Wandi Jadi Timses, KONI Inhil Disinyalir Terbawa Politik Praktis
GASPOLNEWS.COM // Indragiri Hilir, Senin,18 November 2024 - Masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir tengah mempertanyakan langkah Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Inhil Wandi, yang secara terbuka bergabung dalam tim sukses salah satu Pasangan Calon (Paslon) pada Pilkada Inhil Tahun 2024.
Sikap ini memunculkan berbagai pertanyaan tentang integritas dan fokus Wandi selaku Ketua KONI Inhil yang baru menjabat dalam menjalankan tugasnya.
Salah satu pertanyaan utama yang mencuat adalah, apakah jabatan Ketua KONI sejak awal dijadikan batu loncatan untuk tujuan politik pribadi, khususnya dalam persiapan Pilkada?
Hal ini menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan masyarakat, terutama terhadap kemajuan olahraga di Inhil.
Jika Paslon yang didukung oleh Ketua KONI tidak berhasil memenangkan Pilkada, bagaimana nasib organisasi olahraga di Inhil ke depan? Apakah KONI tetap mampu menjalankan visi dan misinya untuk memajukan olahraga tanpa terganggu oleh kepentingan politik?
Politik praktis dalam olahraga juga menuai sorotan dari sisi regulasi. Secara aturan, apakah seorang Ketua KONI diperbolehkan untuk terlibat dalam politik praktis? Banyak pihak menilai bahwa keterlibatan aktif dalam tim sukses Paslon berpotensi melanggar prinsip netralitas KONI sebagai organisasi independen yang seharusnya fokus pada pembinaan dan pengembangan olahraga.
Kepentingan politik dalam tubuh KONI dikhawatirkan akan berdampak langsung pada kemajuan olahraga di Indragiri Hilir. Fokus dan kebijakan KONI yang seharusnya murni untuk kemajuan atlet dan cabang olahraga di daerah ini dapat terganggu oleh tarik-menarik kepentingan politik.
Dalam situasi ini, para atlet dan pelatih yang menjadi ujung tombak prestasi olahraga berpotensi kehilangan dukungan maksimal yang mereka butuhkan.
Masyarakat Indragiri Hilir mendesak adanya klarifikasi resmi dari Ketua KONI serta langkah tegas dari pihak terkait untuk memastikan netralitas dan profesionalitas KONI dalam menjalankan tugasnya.
Kemajuan olahraga di daerah ini tidak boleh dikorbankan demi kepentingan politik segelintir pihak.
"Kita berharap olahraga di Kabupaten Inhil kembali bangkit. Oleh karena itu alangkah baiknya jangan dibawa ke politik. Pemerintah Daerah sudah menggelontorkan anggaran untuk pembinaan cabor melalui KONI," ungkap salah seorang warga kepada warga, Senin (18/11/2024).
Untuk diketahui, KONI sebagai organisasi pemerintah yg bertugas mengelola keolahragaan nasional baik di pusat maupun di daerah adalah organisasi pemerintah yg dibiayai penuh oleh pemerintah.
Sebagai organisasi pemerintah sepatutnya KONI dan pengurusnya harus bersikap netral dan tidak berpihak apalagi terlibat politik praktis seperti mendukung peserta pemilu maupun peserta pilkada.
Apalagi jika pengurus KONI tersebut langsung terlibat sebagai tim sukses atau tim pemenangan.
Dalam undang-undang pemilu maupun undang undang pilkada setiap unsur pemerintah dilarang terlibat sebagai tim sukses atau tim pemenangan salah satu pasangan calon karena organisasi ini adalah organisasi plat merah yg harus terbebas dari kepentingan politik.
Sehingga hal ini patut menjadi dasar bagi Bawaslu untuk melakukan penindakan sesuai hukum yang berlaku.
Bawaslu sebagai wasit dan pengawas pemilu seharus nya bertindak dan melakukan langkah langkah sesuai tugas dan kewenangan nya.
Jika tidak, berarti Bawaslu dinilai sudah melanggar tugasnya dan karena tidak berfungsi lagi sebagai penjaga demokrasi.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berusaha mengkonfirmasi ke Ketua KONI Inhil Wandi.
(Tim/Red)
Posting Komentar