GASPOLNEWS || JAKARTA -- Isu mengenai adanya friksi internal di Badan Gizi Nasional (BGN) sempat mencuat ke publik, terutama terkait dugaan ketegangan antara unsur TNI dan Polri serta perebutan dana di tubuh lembaga tersebut. Namun, salah satu deputy BGN yang minta namanya tidak dipublikasikan memberikan klarifikasi penting yang menegaskan bahwa kabar tersebut tidak sepenuhnya benar, khususnya di tingkat pimpinan pusat.
Deputy tersebut menegaskan bahwa tidak ada friksi antara kelompok TNI dan Polri di jajaran pimpinan pusat BGN. “Mungkin di tataran pelaksana lapangan bisa terjadi gesekan, tetapi bukan di level pimpinan pusat,” ujarnya kepada Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga (Ketum PPWI), Wilson Lalengke, Senin, 02 Januari 2026. Dengan demikian, isu yang sempat berkembang di masyarakat perlu dilihat secara lebih proporsional, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang merusak citra lembaga.
Selain itu, sang deputy juga membantah adanya rebutan ‘kue dana’ BGN di kalangan pejabat pusat. Ia menekankan bahwa jika ada indikasi perebutan anggaran, hal itu mungkin terjadi di level teknis pelaksana di lapangan, bukan di jajaran kepemimpinan. Klarifikasi ini menjadi penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap integritas lembaga yang memiliki mandat besar dalam urusan gizi nasional.
*Masalah Utama BGN: Pemusatan Kewenangan*
Meski membantah isu friksi dan perebutan dana, deputy BGN ini mengungkapkan adanya persoalan lain yang lebih mendasar: pemusatan tugas dan kewenangan pada satu unit wakil pimpinan tertentu. Menurutnya, sebagian besar tugas kepemimpinan dan kedeputian telah dipangkas dan diserahkan kepada pihak tertentu, sehingga beberapa unit di BGN menjadi lumpuh karena tidak lagi memiliki kewenangan sesuai mandat awal pendirian lembaga.
Situasi ini menimbulkan ketidakselarasan dalam koordinasi internal. Bahkan, salah satu Wakil Ketua BGN dari unsur TNI disebut tidak mengetahui rencana dan program kerja lembaga karena tidak dikomunikasikan oleh pimpinan puncak. “Kami justru tahu rencana dan program BGN dari Google, dari internet,” ungkap sang Deputy dengan nada prihatin.
Lebih jauh, ia menambahkan bahwa pelaksanaan program kerja, terutama yang berkaitan dengan rekrutmen SDM dan pengadaan, dilakukan oleh pimpinan tertentu itu bersama unitnya sendiri tanpa melibatkan unit yang lain. Kewenangan tidak didistribusikan secara merata, sehingga menimbulkan kesan monopoli kekuasaan di tubuh BGN.
*Refleksi Filosofis dari Wilson Lalengke*
Menanggapi klarifikasi ini, Wilson Lalengke, tokoh yang sebelumnya bersuara dalam pemberitaan terkait BGN, memberikan pandangan filosofis yang menyoroti dimensi etika kepemimpinan. Menurutnya, masalah yang dihadapi BGN bukan sekadar soal teknis birokrasi, melainkan menyentuh inti dari moralitas dalam kepemimpinan.
“Ketika kewenangan dipusatkan pada satu tangan, maka yang hilang bukan hanya fungsi koordinasi, tetapi juga semangat kolektivitas yang menjadi dasar berdirinya sebuah lembaga,” ujar alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 sambil menjelaskan bahwa kepemimpinan sejati adalah seni mendistribusikan tanggung jawab, bukan mengakumulasi kekuasaan.
Wilson Lalengke juga mengingatkan bahwa transparansi adalah fondasi kepercayaan publik. Jika seorang wakil ketua lembaga harus mencari informasi program kerja lembaganya dari internet, maka itu menandakan adanya krisis komunikasi internal yang serius.
“Kepemimpinan yang menutup diri dari dialog akan melahirkan kegelapan birokrasi. Dan dari kegelapan itu, lahirlah ketidakpercayaan,” tambahnya.
Dalam refleksinya, Wilson Lalengke mengaitkan persoalan BGN dengan prinsip-prinsip kepemimpinan universal. Ia menegaskan bahwa kepemimpinan bukanlah hak istimewa, melainkan amanah. Amanah itu menuntut keterbukaan, keadilan, dan distribusi kewenangan yang seimbang.
“Seorang pemimpin yang bijak tidak akan merasa kehilangan kuasa ketika berbagi tugas. Justru ia akan menemukan kekuatan baru dalam kebersamaan,” katanya.
Tokoh HAM internasional Indonesia itu juga menyoroti pentingnya media yang jujur dan adil dalam mengawal isu-isu publik. Menurutnya, klarifikasi dari deputy BGN harus menjadi momentum bagi media dan masyarakat untuk lebih kritis, namun tetap adil dalam menilai.
“Kita tidak boleh terjebak pada rumor yang menyesatkan. Tetapi kita juga tidak boleh menutup mata terhadap praktik monopoli kewenangan yang jelas-jelas merugikan lembaga BGN, yang pada akhirnya berdampak kepada menjamurnya kasus-kasus di tataran pelaksanaan program, yang salah satunya adalah keracunan makanan dan potensi korupsi yang sulit dikontrol,” jelas Wilson Lalengke.
*Reformasi Internal BGN dan Dialog Terbuka*
Klarifikasi dari deputy BGN membuka ruang bagi refleksi lebih luas tentang bagaimana lembaga negara seharusnya dijalankan. Pemusatan kewenangan yang berlebihan jelas menimbulkan ketidakseimbangan, dan hal ini perlu segera diperbaiki melalui reformasi internal. Distribusi tugas yang merata, komunikasi yang terbuka, serta penghormatan terhadap peran setiap unsur pimpinan adalah kunci untuk mengembalikan vitalitas BGN.
Wilson Lalengke menutup komentarnya dengan sebuah pesan moral bahwa bangsa ini tidak kekurangan orang pintar, tetapi sering kekurangan orang jujur dan adil. “Jika BGN ingin menjadi lembaga yang dipercaya, maka ia harus berdiri di atas kejujuran, keadilan, dan kebersamaan. Tanpa itu, semua program gizi hanyalah angka-angka di atas kertas,” sebutnya sambil terus menyuarakan desakannya agar ada pertanggungjawaban moral dan hukum atas kasus keracunan MBG yang dialami ribuan anak di berbagai daerah. (TIM/Red)
Komentar0