Strategi Anggaran Maroko 2027: Wujud Visi Berkelanjutan King Mohammed VI demi Kesejahteraan Rakyat hingga Wilayah Sahara

GASPOLNEWS | RABAT, MAROKO – Pada Sabtu, 17 Oktober 2026, Yang Mulia Raja Mohammed VI dari Kerajaan Maroko, didampingi Putra Mahkota Moulay El Hassan, memimpin Rapat Dewan Menteri di Istana Kerajaan di Rabat. Rapat strategis tersebut diselenggarakan guna menyetujui arah kebijakan umum serta prioritas utama dalam Rancangan Undang-Undang Keuangan (RUU Keuangan) Tahun Anggaran 2027, sebagaimana disampaikan dalam pernyataan resmi Kantor Kerajaan.

Dalam pemaparannya, Menteri Ekonomi, Keuangan, dan Kinerja Publik melaporkan ketahanan ekonomi Maroko di tengah ketidakpastian global. Pertumbuhan ekonomi negara tersebut diperkirakan mencapai 4,7% pada tahun 2026, dengan tingkat inflasi yang terjaga sangat rendah di angka 0,7%, serta defisit anggaran yang berhasil ditekan hingga 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Di tengah fondasi makroekonomi yang solid tersebut, RUU Keuangan 2027 menetapkan lima pilar prioritas strategis. Pertama, memulihkan daya beli dan memperkuat perlindungan sosial dengan menggulirkan reformasi struktural pasar dan harga mulai tahun 2027, memperluas jaminan kesehatan berkelanjutan, meningkatkan bantuan sosial langsung, memperbaiki kualitas layanan kesehatan dan pendidikan publik, serta melanjutkan program bantuan perumahan langsung.

Kedua, mendukung akses pemuda terhadap pendidikan, pelatihan, dan pekerjaan layak melalui peluncuran program nasional terintegrasi periode 2027–2031 yang mengintegrasikan pelatihan, inkubasi bisnis, akses pembiayaan, garansi, hingga pangsa pasar. Ketiga, mengakselerasi desentralisasi dan pembangunan wilayah, yakni dengan menjadwalkan pengalokasian dana sebesar 25 miliar dirham untuk mendukung program pembangunan wilayah terpadu generasi baru, menguraikan pembagian wewenang regional, serta memperkuat koordinasi pusat-daerah.

Keempat, memperkuat kedaulatan air, energi, pangan, dan digital. Melalui strategi ini, Pemerintah Maroko akan memprioritaskan ketahanan air, energi terbarukan, program hidrogen hijau, infrastruktur gas, ketahanan pangan, serta kedaulatan di sektor digital. Strategi kelima adalah membangun ekonomi berdaya saing tinggi dengan menjaga stabilitas fiscal dengan mendorong investasi swasta melalui Piagam Investasi, mereformasi pusat investasi regional, serta memberikan dukungan khusus bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Perkembangan strategis ini mendapat perhatian positif dari berbagai pihak internasional. Presiden Persaudaraan Indonesia-Sahara Maroko (PERSISMA), Wilson Lalengke, secara konsisten memantau dan memberikan apresiasi tinggi terhadap capaian serta dinamika pembangunan di Maroko.

"Arah kebijakan anggaran 2027 yang dicanangkan oleh Pemerintah Maroko di bawah kepemimpinan Yang Mulia Raja Mohammed VI mencerminkan visi pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan berkeadilan," ujar Wilson Lalengke dari Jakarta, Minggu, 18 Oktober 2026.

Sebagai pimpinan PERSISMA, Lalengke menyampaikan harapannya agar implementasi dari perencanaan anggaran yang komprehensif ini benar-benar berdampak nyata hingga ke tingkat tapak (grassroots). Beliau menekankan pentingnya jangkauan pembangunan yang merata, termasuk bagi masyarakat yang bermukim di wilayah paling selatan Kerajaan Maroko, yakni kawasan Sahara Maroko.

"Pembangunan yang inklusif adalah kunci utama penguatan stabilitas nasional. Kami berharap kebijakan alokasi anggaran regionalisasi sebesar 25 miliar dirham serta penguatan ketahanan air, pangan, dan energi ini terakomodasi secara merata hingga ke wilayah Sahara. Dampak positifnya harus dirasakan langsung oleh masyarakat lokal dalam bentuk peningkatan kesejahteraan, pembukaan lapangan kerja bagi pemuda, serta akses pendidikan dan kesehatan yang memadai," lanjut Lalengke.

Kebijakan anggaran Maroko yang memadukan pertumbuhan ekonomi dengan keadilan sosial sejalan dengan pemikiran para filsuf ekonomi dan politik klasik. Amartya Sen, ekonom dan filsuf pemenang Nobel, menekankan dalam teori _Capability Approach_ bahwa pembangunan sejati bukan sekadar peningkatan PDB, melainkan perluasan kebebasan dan kapasitas riil warga negara untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Kebijakan Maroko dalam memperluas bantuan sosial, perumahan, dan jaminan kesehatan merupakan wujud konkrit dari pendekatan tersebut.

Senada dengan hal itu, prinsip keadilan sosial yang digagas oleh John Rawls (1921-2002) melalui teori _Justice as Fairness_ menegaskan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat terbesar bagi kelompok masyarakat yang paling kurang beruntung. Penekanan anggaran pada daerah-daerah terluar seperti wilayah Sahara mencerminkan komitmen moral terhadap prinsip keadilan distributif tersebut.

Dengan komitmen kepemimpinan yang kuat dan arah anggaran yang berfokus pada kebutuhan dasar rakyat, langkah Maroko menuju tahun 2027 diharapkan menjadi fondasi kokoh dalam menciptakan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan di seluruh pelosok negeri. (PERSISMA/Red)