PKS PT SSP Diduga Tampung TBS dari Kawasan Hutan SM Balai Raja, HG Desak KLHK dan Pemkab Bengkalis Bertindak Tegas
GASPOLNEWS | PINGGIR, BENGKALIS, 16 November 2026 – Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT SSP yang beroperasi di Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, menjadi sorotan tajam terkait dugaan penerimaan dan pengolahan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang berasal dari dalam kawasan hutan konservasi Suaka Margasatwa (SM) Balai Raja.
Sekretaris DPD KNPI Kabupaten Bengkalis sekaligus tokoh masyarakat Kecamatan Pinggir, Herbet Ginting, S.E., mengecam keras praktik tersebut dan meminta aparat penegak hukum serta instansi terkait segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pabrik tersebut.
"Suaka Margasatwa Balai Raja adalah kawasan hutan konservasi yang dilindungi undang-undang, bukan kawasan budidaya perkebunan. Jika PKS PT SSP tetap menerima dan membeli buah dari dalam kawasan hutan, artinya korporasi secara tidak langsung menjadi penadah sekaligus pemodal bagi aktivitas perambahan hutan," tegas Herbet Ginting dalam keterangan resminya di Pinggir, Senin (16/11/2026).
Menurut Herbet, manajemen PKS PT SSP tidak bisa berdalih tidak mengetahui asal-usul (traceability) buah yang masuk ke loading ramp pabrik melalui pengepul maupun RAM perantara. Kewajiban memastikan legalitas sumber bahan baku telah diatur secara tegas dalam regulasi kehutanan—seperti UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H)—serta menjadi syarat mutlak dalam sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
Selain melanggar hukum, Herbet menyoroti dampak ekologis serius akibat masifnya perambahan di SM Balai Raja. Kawasan tersebut merupakan kantong habitat krusial bagi satwa dilindungi, khususnya Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus).
"Penerimaan TBS ilegal dari kawasan SM Balai Raja sama saja dengan mempercepat menyempitnya ruang hidup Gajah Sumatera. Ujungnya, satwa terusir dari habitatnya dan memicu konflik berkepanjangan dengan masyarakat sekitar di Kecamatan Pinggir," ujarnya.
Atas persoalan ini, Herbet mendesak manajemen PKS PT SSP segera menghentikan total pembelian TBS yang terindikasi berasal dari SM Balai Raja dan memutus kemitraan dengan pemasok yang melanggar aturan.
Ia juga meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Balai Gakkum dan BBKSDA Riau, bersama Dinas Perkebunan serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bengkalis, untuk segera turun mengaudit rantai pasok TBS di PKS PT SSP.
"Kami mendesak pemerintah dan penegak hukum tidak tutup mata. Audit asal-usul buah di PT SSP, dan jika terbukti menampung hasil kebun dari kawasan konservasi SM Balai Raja, jatuhkan sanksi tegas hingga pencabutan izin operasional. Kami bersama elemen pemuda dan masyarakat Pinggir akan terus mengawal kasus ini," pungkas Herbet. (DRW/Red)

Posting Komentar